SIGAP AKSI NTT

SATPOL PP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sistem Informasi Gerak Cepat Penanganan Aksi Unjuk Rasa

SIGAP AKSI NTT

Sistem Informasi Gerak Cepat Penanganan Aksi Unjuk Rasa Satpol PP Provinsi NTT.

Masuk Sebagai Tamu Masuk Sebagai Admin

TUGAS & FUNGSI

Tugas Pokok & Fungsi Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 16 Tahun 2018.

📋

Penegakan Perda & Perkada

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Provinsi NTT secara non-yudisial maupun administratif.

🛡️

Ketertiban Umum & Ketenteraman

Menyelenggarakan dan memelihara ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat di ruang publik, termasuk saat berlangsungnya kegiatan massa.

🤝

Pelindungan Masyarakat

Melakukan pembinaan, penyuluhan, dan pemberdayaan Satlinmas untuk mendukung kesiapsiagaan dalam menghadapi gangguan ketenteraman dan bencana.

📊

Koordinasi & Pelaporan

Melaksanakan koordinasi dengan TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya, serta menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Gubernur.

KEWENANGAN

Kewenangan Satpol PP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP memiliki kewenangan yang diatur dalam PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Empat Kewenangan Utama

Tindakan Penertiban Nonyudisial — menertibkan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Perkada.
Penindakan Gangguan Ketertiban — menindak pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk pada aksi unjuk rasa yang berpotensi anarkis.
Penyelidikan Pelanggaran — melakukan tindakan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
Tindakan Administratif — memberikan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melanggar ketentuan daerah.

Koordinator PPNS Daerah Berkoordinasi dengan TNI/Polri Bertanggung jawab kepada Gubernur

Prinsip Bertindak

Mengedepankan tindakan persuasif dan humanis sebelum tindakan tegas.
Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap penanganan massa.
Bertindak proporsional, terukur, dan sesuai prosedur tetap (protap).
Mengutamakan koordinasi lintas instansi demi keamanan bersama.

SIGAP AKSI NTT

Peran Satpol PP dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Satpol PP hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Tahapan Penanganan

Deteksi Dini & Pendataan — memantau informasi rencana aksi, jumlah massa, titik kumpul, dan rute yang akan dilalui.
Analisis Risiko — menilai potensi eskalasi, kerawanan lokasi, dan kebutuhan personel pengamanan.
Koordinasi Pengamanan — berkoordinasi dengan Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah untuk pengaturan lalu lintas serta pengamanan objek vital.
Pendampingan di Lapangan — mendampingi jalannya aksi, membuka jalur negosiasi, serta menjaga fasilitas umum pemerintahan.
Dokumentasi & Pelaporan — mencatat kronologi, jumlah massa, tuntutan, dan hasil penanganan sebagai bahan evaluasi dan laporan resmi.

Fokus Pengamanan

Kantor Gubernur, kantor DPRD, dan gedung pemerintahan Provinsi NTT.
Kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi.
Keselamatan peserta aksi, aparat, maupun masyarakat umum di sekitar lokasi.
Pencegahan tindakan anarkis, provokasi, dan perusakan fasilitas publik.

Humanis Persuasif Proporsional Taat HAM

REGULASI

Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan tugas Satpol PP dan penanganan aksi unjuk rasa.

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255–257 mengenai kedudukan dan pembentukan Satpol PP.

PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja — tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP.

UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Perda Provinsi NTT Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi NTT.

Butuh Informasi atau Pengaduan?

Hubungi Satpol PP Provinsi NTT untuk koordinasi pengamanan kegiatan atau penyampaian aspirasi.

Masuk Sebagai Tamu Masuk Sebagai Admin